PARINGIN – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Balangan kembali menjadi lokus percontohan dan diskusi antar-daerah. Kali ini, MPP Balangan menerima kunjungan kerja sekaligus koordinasi dari jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kunjungan ini berfokus pada studi komparasi dan koordinasi mendalam mengenai penyusunan serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Mal Pelayanan Publik. Mengingat Penajam Paser Utara kini menjadi bagian krusial dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan regulasi dan kualitas pelayanan publik menjadi agenda yang sangat diprioritaskan.
Rombongan dari Kabupaten PPU disambut hangat oleh jajaran manajemen MPP Balangan beserta perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten Balangan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling berbagi pengalaman, strategi, hingga tantangan dalam mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan instansi vertikal, daerah, maupun BUMN/BUMD ke dalam satu atap.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan dari Komisi I DPRD dan DPMPTSP Penajam Paser Utara. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan ruang diskusi strategis untuk saling memperkuat payung hukum dan sistem operasional MPP di daerah masing-masing demi kemudahan urusan masyarakat,” ujar Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Balangan.
Melalui koordinasi ini, tim dari Kabupaten Penajam Paser Utara menggali lebih dalam mengenai struktur draf Perda MPP yang diterapkan di Balangan, bagaimana regulasi tersebut mampu menyokong efisiensi birokrasi, serta komitmen sarana prasarana yang mendukung kenyamanan warga.
Dengan adanya kunjungan kerja dan koordinasi lintas daerah ini, diharapkan kerja sama dan sinergi antar-kabupaten di Kalimantan dapat terus terjalin erat, sekaligus memicu inovasi tiada henti demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
